Dedi Mulyadi Tentang Surat Pendoretan Dirinya Yang Beredar
Pasca beredar viral, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, jika dia belum menerima surat tersebut serta belum ada informasi apapun dari DPP Golkar. Dalam surat tersebut, tertera keterangan tembusan untuk Ketua DPD Golkar Jabar.
"Sebagai Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, saya belum menerima surat apalagi informasi dari DPP, mohon bersabar dulu ya, " ungkap Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta. Jumat (22/9/2017).
Selain itu, Bupati Purwakarta ini menjelaskan, dalam pembahasan sejumlah rapat Golkar dari Juni hingga Agustus 2017, belum ada pembahasan terkait pencalonan di Pilgub Jabar.
"Sebagai Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, saya belum menerima surat apalagi informasi dari DPP, mohon bersabar dulu ya, " ungkap Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta. Jumat (22/9/2017).
Selain itu, Bupati Purwakarta ini menjelaskan, dalam pembahasan sejumlah rapat Golkar dari Juni hingga Agustus 2017, belum ada pembahasan terkait pencalonan di Pilgub Jabar.
Selain itu, surat yang beredar sempat dipertanyakannya, pasalnya kondisi Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang masih dalam kondisi sakit.
"Masa iya? bukannya Pak Setnov baru operasi jantung, kok bisa membuat keputusan dan sempat-sempatnya membuat keputusan pencalonan gubernur dan wakil gubernur apalagi itu menyangkut hajat hidup 46 juta masyarakat Jabar," ujar Dedi.
Dedi sendiri dikabarkan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat yang akan diusung Golkar. Bahkan pada 1 Agustus 2017 lalu, Golkar telah memutuskan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur yang akan diusung di Pilkada Jabar.
Namun, sayangnya hingga kini surat ketetapan Dedi sebagai bakal calon gubernur belum dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.
Sementara, Pengurus DPD Golkar Kabupaten Purwakarta geram atas beredarnya draf surat tersebut. Mereka menyayangkan bila dewan pengurus pusat benar-benar tak mengusung Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, dalam pesta demokrasi tersebut.
"Jika memang benar, kami akan mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan DPP, sehingga Ketua Golkar Jabar tidak diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar," ujar Wakil Sekretaris DPD Golkar Purwakarta, Richard Sompi, di Purwakarta, Jumat (22/9/2017).
Selain itu, Golkar Purwakarta akan melakukan protes baik secara lisan. Mereka juga akan hadir ke DPP Golkar. Dia pun mengungkapkan alasan mengapa Golkar harus memberi dukungan ke Dedi Mulyadi.
"Dasar pemikirannya karena Kang Dedi telah menunjukkan kerja keras untuk untuk menaikkan popularitas Golkar di Jawa Barat. Belum lagi langkah Ketua DPD Golkar Jabar itu yang terus melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput," tutur Sompi.
Keaslian dipertanyakan
Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily mengatakan ada banyak kejanggalan dalam surat dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 yang beredar. Salah satunya, Ace mencontohkan, surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
"Masa iya? bukannya Pak Setnov baru operasi jantung, kok bisa membuat keputusan dan sempat-sempatnya membuat keputusan pencalonan gubernur dan wakil gubernur apalagi itu menyangkut hajat hidup 46 juta masyarakat Jabar," ujar Dedi.
Dedi sendiri dikabarkan sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat yang akan diusung Golkar. Bahkan pada 1 Agustus 2017 lalu, Golkar telah memutuskan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon Gubernur yang akan diusung di Pilkada Jabar.
Namun, sayangnya hingga kini surat ketetapan Dedi sebagai bakal calon gubernur belum dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar.
Sementara, Pengurus DPD Golkar Kabupaten Purwakarta geram atas beredarnya draf surat tersebut. Mereka menyayangkan bila dewan pengurus pusat benar-benar tak mengusung Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, dalam pesta demokrasi tersebut.
"Jika memang benar, kami akan mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan DPP, sehingga Ketua Golkar Jabar tidak diusung untuk maju dalam Pilgub Jabar," ujar Wakil Sekretaris DPD Golkar Purwakarta, Richard Sompi, di Purwakarta, Jumat (22/9/2017).
Selain itu, Golkar Purwakarta akan melakukan protes baik secara lisan. Mereka juga akan hadir ke DPP Golkar. Dia pun mengungkapkan alasan mengapa Golkar harus memberi dukungan ke Dedi Mulyadi.
"Dasar pemikirannya karena Kang Dedi telah menunjukkan kerja keras untuk untuk menaikkan popularitas Golkar di Jawa Barat. Belum lagi langkah Ketua DPD Golkar Jabar itu yang terus melakukan konsolidasi partai hingga ke tingkat akar rumput," tutur Sompi.
Keaslian dipertanyakan
Wakil Sekretaris Jenderal Ace Hasan Syadzily mengatakan ada banyak kejanggalan dalam surat dukungan Partai Golkar untuk Pilkada Jawa Barat 2018 yang beredar. Salah satunya, Ace mencontohkan, surat keputusan itu ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Padahal, pria yang karib disapa Setnov itu tengah dirawat di Rumah Sakit (RS) Premier, Jatinegara, Jakarta Timur karena sakit jantung, ginjal, dan vertigo.
"Kedua, surat tersebut tidak tertulis nomor dan tanggal disetujui. Ketiga, di bagian tandatangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham juga tidak diberikan stempel," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (22/9/2017).
Ace lantas menegaskan surat itu bukan resmi dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar. "Itu enggak tahu. Tetapi bisa saja pihak-pihak tertentu ya memanfaatkan surat itu," kata dia.
Ia juga tak tahu siapa penyebar surat tersebut. Menurutnya, DPP Partai Golkar akan mencari tahu siapa yang membuat dan menyebarkan surat tersebut.
"Harusnya ditelusuri karena menyangkut informasi yang resmi partai," ucapnya.
Tak hanya itu, Ace menyebut, jika partainya mengeluarkan suatu keputusan, apalagi menyangkut DPD Provinsi tertentu, pasti akan mengundang pimpinan daerah tersebut.
"Biasanya kalau DPP Partai Golkar menyampaikan kebijakan secara resmi, pasti akan mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos," jelas Ace.
Tak hanya itu, Ace menyebut, jika partainya mengeluarkan suatu keputusan, apalagi menyangkut DPD Provinsi tertentu, pasti akan mengundang pimpinan daerah tersebut.
"Biasanya kalau DPP Partai Golkar menyampaikan kebijakan secara resmi, pasti akan mengundang DPP Provinsi untuk menyerahkan secara khusus ke DPP Provinsi untuk menjalankannya. Pasti bukan karena surat-surat yang beredar di medsos," jelas Ace.
No comments: